ORINEWS.id – Bupati Bireuen, H. Mukhlis Takabeya, membantah pemberitaan salah satu media online yang menyebut pemerintah daerah menolak pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana. Mukhlis menegaskan, tidak pernah ada kebijakan maupun pernyataan resmi pemerintah yang menolak huntara.
“Mana pernah kita menolak. Apa urusan kita menolak? Tidak ada. Mana mungkin atas nama pemerintah menolak huntara. Justru kalau ada yang lebih bagus untuk masyarakat, tentu kita perjuangkan,” ujar Mukhlis saat dihubungi, Senin (12/1/2026).
Ia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen penuh melindungi dan membantu masyarakat terdampak bencana. Karena itu, menurutnya, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menolak huntara.
“Yang kita pikirkan sekarang adalah bagaimana masyarakat merasa senang dan terbantu. Makanya kita data dulu. Tidak ada niat menolak untuk masyarakat. Kalau memang tidak ada alternatif lain, huntara juga boleh,” katanya.
Mukhlis juga menekankan bahwa hingga kini tidak pernah ada pernyataan resmi pemerintah daerah yang menyatakan penolakan terhadap huntara. Ia menilai pemberitaan tersebut tidak bersumber dari pernyataan pemerintah.
“Coba lihat, di mana ada pernyataan pemerintah yang menolak huntara? Tidak pernah ada. Itu yang mereka buat sendiri, mereka yang menulis sendiri,” ujarnya.
Saat ini, kata Mukhlis, pemerintah sedang melakukan pendataan di lapangan untuk memastikan kebutuhan riil masyarakat. Pendataan tersebut mencakup kesediaan warga menerima huntara maupun memilih skema bantuan lainnya.
“Kalau memang ada yang ingin huntara, silakan. Tapi kalau sudah memilih huntara, tidak boleh lagi mengambil DTH sebesar Rp600 ribu. Jangan nanti sudah buat pernyataan, kemudian berubah pikiran, minta huntara juga. Ini yang sedang kita data di lapangan,” jelasnya.
Ia menegaskan, Dana Tunggu Hunian (DTH) hanya diperuntukkan bagi warga yang rumahnya benar-benar hilang akibat bencana.
“DTH itu khusus bagi mereka yang rumahnya hilang. Sementara yang rumahnya masih ada, nanti akan mendapatkan bantuan biaya perbaikan rumah, sesuai tingkat kerusakannya,” katanya.
Mukhlis juga menyatakan, apabila masyarakat mendesak agar huntara segera dibangun, pemerintah siap memfasilitasi. Namun, ia mengingatkan agar huntara yang dibangun benar-benar dimanfaatkan.
“Jangan nanti setelah dibangun, tidak ada orang yang tinggal atau menempatinya,” ujarnya.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa saat ini tidak ada lagi pengungsi di lokasi pengungsian karena warga telah kembali ke rumah masing-masing.
“Masyarakat sudah pulang semua ke rumah masing-masing. Bagi yang masih punya rumah, secara logika, untuk apa mereka keluar dari rumahnya lalu tinggal di huntara? Itu kan logikanya tidak mungkin,” kata Mukhlis.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa pemerintah daerah kini fokus pada pendataan yang objektif dan faktual.
“Sekarang perintahnya jelas, kita sedang mendata yang benar-benar riil. Kita lagi mendata masyarakat yang betul-betul membutuhkan huntara,” pungkasnya. []
