ORINEWS.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen resmi memulai pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat yang menjadi korban bencana banjir dan tanah longsor. Pada tahap pertama, sebanyak 1.000 unit rumah mulai dibangun yang dipusatkan di Gampong Balee Panah, Kecamatan Juli.
Hal tersebut disampaikan oleh Asisten II Setdakab Bireuen, Mawardi, dihadapan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah dalam rapat virtual bersama 18 Bupati/Walikota se-Aceh yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Pemerintah Aceh, Rabu (7/1/2026).
Mawardi menjelaskan, pembangunan 1.000 unit Huntap ini merupakan langkah awal dari rencana besar pemulihan pascabencana di Kabupaten Bireuen. Adapun sumber dana pembangunan 1000 unit huntap tersebut berasal dari BNPB.
“Peletakan batu pertama tahap awal dilakukan tadi pagi di Gampong Balee Panah. Rencananya, total 1.000 unit ini akan tersebar di sejumlah titik di wilayah Bireuen,” ujar Mawardi di hadapan Wakil Gubernur.
Mawardi merincikan, berdasarkan data yang dihimpun Pemkab Bireuen, terdapat usulan sebanyak 3.629 unit rumah yang masuk dalam kategori rusak berat atau hilang. Semua data tersebut telah diverifikasi secara ketat berdasarkan nama dan alamat (by name by address).
Terkait kendala lahan yang kerap menjadi hambatan dalam pembangunan Huntap, Mawardi memastikan bahwa sebagian besar calon penerima manfaat sudah memiliki legalitas tanah yang jelas.
“Dari total data yang ada, sebanyak 2.000 unit rumah sudah memiliki kepemilikan sertifikat sah berdasarkan data by name by address. Hal ini memudahkan proses percepatan pembangunan agar warga terdampak bisa segera menempati hunian yang layak,” tambahnya.
Sementara Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bireuen yang telah memulai tahap pertama pembangunan di Gampong Balee Panah, Kecamatan Juli. Ia menekankan pentingnya pemilihan lokasi yang telah melalui kajian mitigasi bencana agar pemukiman baru tersebut tidak lagi berada di jalur rawan longsor atau bantaran sungai yang berisiko tinggi.
Ia berharap, pembangunan 1.000 unit hunian tetap (Huntap) di Kabupaten Bireuen bukan sekadar proyek fisik, melainkan solusi jangka panjang untuk menjamin keselamatan warga terdampak bencana banjir dan longsor.
“Pembangunan ini harus berbasis mitigasi. Saya meminta agar standar keamanannya benar-benar diprioritaskan. Kita bangun sekali, tapi manfaatnya untuk selamanya. Kemudian data by name by address yang sudah klir harus segera dieksekusi. Untuk yang belum memiliki sertifikat, saya instruksikan instansi terkait untuk mendampingi warga agar proses legalitas lahannya cepat selesai,” pungkasnya. []
