ORINEWS.id – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memprioritaskan pemulihan infrastruktur jalan pascabencana di sejumlah wilayah terdampak di Aceh sebelum masuk ke tahap penanganan kawasan permukiman warga. Langkah ini dilakukan untuk membuka kembali akses transportasi, logistik, serta layanan dasar yang sempat terputus akibat banjir.
Dari data yang dihimpun oleh media, hingga saat ini pembersihan jalan utama telah dilakukan di Kecamatan Rantau, meliputi Desa Alur Manis, Kebun Rantau, Kampung Durian, Bukit Tempurung, serta beberapa desa lainnya. Pembersihan difokuskan pada pembukaan badan jalan dari material lumpur dan sampah pascabanjir.
Selain badan jalan, penataan lingkungan sekitar juga dilakukan melalui skema padat karya, yang melibatkan sekitar 100 warga lokal. Program ini tidak hanya mempercepat pemulihan fisik infrastruktur, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat terdampak.
Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Aceh, Tommy Permadhi, menjelaskan bahwa penanganan saat ini juga telah menyasar kawasan permukiman yang berada pada jalur akses strategis.
“Pekerjaan sudah dimulai dari kawasan permukiman terdampak yang berada di jalur akses menuju Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), serta Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Akses-akses ini menjadi prioritas untuk segera dipulihkan,” kata Tommy.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa Kementerian PU masih membutuhkan informasi resmi dan Surat Keputusan (SK) Bupati terkait penetapan kawasan permukiman terdampak, terutama untuk membedakan wilayah yang menjadi prioritas penanganan dengan kawasan yang direncanakan untuk direlokasi.
“SK tersebut penting agar penanganan kami tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan kebijakan daerah,” ujarnya.
Tommy juga menjelaskan bahwa sesuai tugas dan fungsi (tupoksi), Direktorat Jenderal Cipta Karya tidak dapat mengakomodasi seluruh pembersihan di kawasan permukiman.
“Sesuai tupoksi kami, penanganan difokuskan pada pengangkutan lumpur dan sampah yang berada di tepi jalan untuk dibuang ke lokasi dumping. Untuk pembersihan fasilitas umum di area permukiman bagian dalam, itu menjadi tugas Ditjen Prasarana Strategis,” jelasnya.
Sementara itu, pembersihan dan normalisasi saluran lingkungan saat ini juga tengah dilakukan oleh BUMN PT Adhi Karya, dengan fokus mencegah genangan dan risiko banjir susulan.
Meski demikian, mantan Tim Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh–Nias sekaligus anggota Tim UKP4, Risman A. Rachman, mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu lama menunda pemulihan sektor permukiman.
“Jalan memang prioritas awal untuk membuka akses, tetapi pemulihan permukiman tidak boleh tertinggal. Warga membutuhkan kepastian agar bisa kembali ke rumah dengan aman dan layak,” ujar Risman.
Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN pelaksana agar seluruh tahapan pemulihan pascabencana dapat berjalan beriringan, terencana, dan tepat sasaran, apalagi tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadhan.
Disamping itu Risman mengingatkan semua pihak untuk berkerja berdasarkan skala prioritas sehingga hasilnya terlihat nyata. Risman pun mengusulkan lima skala prioritas yang perlu ditangani segera. Pertama, pemulihan akses dan mobilitas dasar, termasuk pembukaan jalur darat dan pemulihan jaringan listrik. Kedua, Penyediaan kebutuhan dasar di lokasi pengungsian, seperti air bersih, makanan, dan layanan kesehatan.
Ketiga, validasi data korban dan kerusakan, sebagai dasar alokasi anggaran dan intervensi. Keempat, pemulihan ekonomi lokal dan UMKM, agar masyarakat terdampak bisa segera bangkit. Kelima, rekonstruksi dan rehabilitasi berbasis komunitas, mencakup pembangunan rumah, sekolah, fasilitas kesehatan, dan sistem peringatan dini.
“Tanpa kesepakatan skala prioritas, kita berisiko menyelamatkan infrastruktur tapi meninggalkan manusia,” tutup Risman. []
