ORINEWS.id – Partai Demokrat kembali menegaskan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Surypo bukan lah kader-nya.
Penegasan ini disampaikan Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat Ahmad Khoirul Umam saat menanggapi tudingan banyak kader Partai Demokrat yang terlibat dalam kasus ijazah Jokowi.
Seperti diketahui, kasus ijazah Jokowi ini digulirkan Roy Suryo. Sementara kader Demokrat yang pernah menjadi wakil menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY), Denny Indrayana berada di belakang sebagai kuasa hukum Roy Suryo.
Selain itu, banyak kader Demokrat lain yang sempat mendesak agar ijazah Jokowi dibuka ke publik agar jelas.
Hal ini memunculkan tudingan Partai Demokrat dan SBY berada di balik kasus ijazah Jokowi.
Menanggapi hal ini, Ahmad Khoirul Umam memberi penegasan posisi Roy Suryo.
“Satu hal yang pasti dalam konteks ini Mas Roy Suryo bukan menjadi bagian dari Partai Demokrat. Beliau menjadi partikel bebas yang sangat terpisah secara organisir, secara struktural dengan partai,” katanya.
Terkait Denny Indrayana atau kader partai Demokrat lainnya, menurut Umam hal itu dimungkinkan karena pola relasi yang sifatnya profesional.
“Nah, di saat yang sama kalaupun kemudian ada elemen-elemen yang kemudian memberikan dukungan, tentu ini menjadi sebuah pola relasi yang sifatnya profesional mereka dan kita tidak tahu-menahu dan kemudian betul-betul terpisah,” tegasnya.
Umam lalu mencuplik pernyataan Refly Harun yang sempat menyampaikan cukup manusiawi ketika ada satu dua pihak yang kemudian menghadapi sebuah proses hukum dan kemudian siapa yang terpikir untuk dimintai bantuan tentu lingkar dekat yang barangkali dulu memiliki hubungan yang cukup intens.
“Nah, di dalam konteks itu ee proses pertemanan lama yang barangkali menjadi bagian dari ee koneksi yaitu hak masing-masing,” katanya.
Umam menegaskan secara keorganisasian tidak ada sangkut pautnya dengan kasus ini.
“Tetapi secara keorganisasian dalam konteks vaksun berdemokrasi dalam konteks berpolitik sama sekali tidak ada. Partai Demokrat clean and clear tidak terlibat di dalam konteks ijazah Pak Jokowi. Sama sekali tidak terlibat,” tegasnya.
Khairul Umam bahkan mengaku sudah melayangkan somasi ke sejumlah akun media sosial yang menyebut SBY dalang di balik kasus ijazah Jokowi.
Khoirul Umam beralasan tudingan keterlibatan SBY di balik kasus ijazah Jokowi itu bukan sekadar suara-suara murni dari masyarakat.
Umam melihat ada pola yang sangat terlihat dari penggiringan opini ini.
“Artinya dalam konteks ini sumber fitnah dan pola disinformasinya sangat berbeda. Ini bukan sesuatu yang sifatnya genuin (murni) dari masyarakat, tetapi sebuah pola fitnah yang memang disebarkan secara masif oleh akun yang memang kategorinya anonim di media sosial,” katanya dikutip dari tayangan Kompas TV pada Kamis (1/1/2025).
Umam mencermati, proses dan karakter dari media sosial ini cenderung terkoordinasi berulang.
“Oleh karena itu kita mencermati disinformasi ini cukup berbahaya karena bisa merusak reputasi juga ruang demokrasi,” katanya.
Diakui Umam, SBY sangat terganggu dengan tudingan itu.
“Ada kekhawatiran kalau misal diam itu kemudian dimaknai oleh masyarakat yang begitu mudah mengkonsumsi materi-materi yang tidak mendidik seperti itu kemudian sebagai sebuah bentuk pembenaran tentu itu sangat tidak mendidik.
“Kalau misal kemudian mendiamkan itu juga bisa menciptakan preseden yang saya pikir tidak begitu baik untuk ruang demokrasi kita. Artinya apa? Membiarkan ruang Politik fitnah menjadi normal,” tegasnya.
Dalam proses somasi ini, pihaknya tidak hanya melihat reputasi dan kehormatan, tetapi ruang pendidikan politik yang harus dilakukan dalam konteks kebebeasan bereskpresi.
Apakah pihak-pihak yang melayangkan tudingan di media sosial ini pro Jokowi atau pihak yang netral?
Umam tidak mau berspekulasi masalah ini.
Dia hanya melihat akun-akun itu merebak secara sporadis, namun angka views-nya tidak terlalu besar.
“Kadang itu ada yang sampai ribuan bahkan di angka 10.000. Dibanding dengan angka-angka yang pemberitaan mungkin bisa sampai jutaan dan lain sebagainya,” katanya.
Meski begitu, menurutnya, fitnah itu tidak bisa dibiarkan karena bisa menjadi kebenaran baru yang tidak mudah diklarifikasi.
“Ini adalah bagian dari ikhtiar sekaligus juga klarifikasi supaya asumsi prasangka yang berkembang yang tidak produktif secara politik, secara demokrasi bisa segera dihentikan dan kita melangkah pada hal-hal yang jauh lebih produktif ke depan,” katanya.
Umam juga meminta agar kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga memiliki sistem yang bisa mendeteksi secara akurat siapa pihak-pihak yang berada di balik akun-akun tersebut.
Ditegaskan Umam, somasi itu hanya proses awal yang sebenarnya memberikan ruang bagi aktor-aktor yang berada di balik itu untuk segera mengakhiri tindakan mereka.
“Kemudian di saat yang sama memberikan ruang klarifikasi sekaligus juga permintaan maaf kalau misal yang bersangkutan memungkinkan melakukan itu, memiliki itikad baik dan sekaligus ini juga menjadi sebuah ultimatum sekaligus juga peringatan keras,” katanya.
Namun, jika proses itu tidak berjalan, Partai Demokrat siap membawa masalah ini pada ranah hukum.
Partai Demokrat tidak memberikan batas waktu tertentu untuk proses somasi ini, dan berharap prosesnya secara natural
“Yang pasti dalam konteks ini sikap dan ketegasan dari Pak SBY dan keluarga Partai Demokrat disampaikan kepada publik untuk memberikan klarifikasi tabayun sekaligus juga penegasan bahwa kita sama sekali tidak terlibat di dalam konteks isu itu dan jangan dibawa-bawa untuk masuk ke ranah isu-isu yang sama sekali tidak produktif dalam konteks demokrasi dan juga perdebatan politik ke depan,” tukasnya
Siapakah Ahmad Khoirul Umam?
Melansir dari laman policy.paramadina.ac.id, Khoirul Umam adalah dosen di Universitas Paramadina.
Beliau meraih gelar sarjana Hukum Islam dan Politik dari Universitas Islam Negeri Walisongo (2005) dan gelar master di bidang Asian Governance dari Flinders University, Australia.
Sementara gelar PhD bidang Ilmu Politik diraih dari University of Queensland, Australia dengan disertasi berjudul “Menangani Korupsi di Indonesia Demokrasi Pasca Soeharto: Mengkaji Kapasitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”.
Dia pernah menjabat sebagai Direktur Utama Paramadina Public Policy Institute (PPPI).
Dia mengajar mata kuliah Anti Korupsi, Demokratisasi di Asia Tenggara, Australia dan Pasifik, serta Diplomasi dan Politik Internasional, di Paramadina Graduate School of Diplomacy (PGSD), Jakarta.
Umam adalah editor “Jurnal Integritas” terbitan KPK.
Dia melakukan dua penelitian besar mengenai Anti Korupsi dan Reformasi Kebijakan di Tiga Sektor Strategis (Infrastruktur, Perizinan dan Kepabeanan) di Indonesia; dan juga tentang “Sektor Swasta & Anti Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia”.
Gabung Partai Demokrat
Ahmad Khoirul Umam bergabung sebagai kader Partai Demokrat dan langsung menduduki jabatan struktural di DPP Partai pada 2025.
Hal itu diumumkan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan langsung posisi Umam di DPP Partai pada Minggu (23/3/2025).
“Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis, Doktor Ahmad Khoirul Umam,” ujar AHY di Kantor DPP Demokrat, Minggu (23/3/2025).
Pernyataan AHY pun langsung disambut tepuk tangan para kader Demokrat yang hadir.
Melihat respons tersebut, AHY pun berseloroh bahwa Umam sosok yang tak familiar karena kerap memberikan pandangannya mengenai perpolitikan tanah air.
“Agak familiar ya mukanya,” ucap AHY saat menyambut Umam naik ke atas panggung untuk foto bersama pengurus Badan Riset dan Inovasi Strategis DPP Demokrat lainnya.
Diberitakan sebelumnya, AHY mengumumkan struktur kepengurusan DPP Demokrat 2025–2030 setelah kongres ke-VI yang digelar di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Senin (24/2/2025) malam.
Dalam kongres tersebut, AHY kembali terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat untuk periode 2025–2030.
Lewat kongres tersebut, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga kembali ditetapkan sebagai Ketua Majelis Tinggi Demokrat.
Dalam kepengurusan Demokrat saat ini, sosok Herman Khaeron ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen). Herman menggantikan Teuku Riefky Harsya yang diangkat sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat
