ORINEWS.id – Presiden Prabowo Subianto melarang pejabat negara maupun tokoh publik mendatangi lokasi bencana jika hanya untuk kepentingan seremonial. Prabowo menilai kunjungan semacam itu berpotensi berubah menjadi praktik “wisata bencana” yang tidak memberi manfaat nyata bagi korban.
“Saya mohon jangan pejabat, tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan dianggap hadir. Mohon sebaiknya, kita tak mau ada budaya wisata bencana,” kata Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin, 15 Desember 2025.
Prabowo menegaskan, kehadiran pejabat di wilayah terdampak bencana harus didasarkan pada tugas dan kewenangan yang jelas serta berorientasi pada penyelesaian masalah. Ia mengingatkan agar korban bencana tidak dijadikan objek pencitraan.
“Saya kira kalau unsur pimpinan datang yang punya tugas dan portofolio ke situ. Mohon ini saya lihat ada kecenderungan wisata bencana ini tidak bagus, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ benar-benar ingin menyelesaikan masalah, melihat kesulitan dan bertindak,” ujar Prabowo.
Dalam sidang kabinet tersebut, sejumlah menteri turut hadir, di antaranya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Menteri Koordinator Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono.
Selain para menteri, beberapa wakil menteri juga terlihat menghadiri sidang, antara lain Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan serta Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa. []
