Komisi Percepatan Reformasi Polri Serap Aspirasi di USK

ORINEWS.id – Universitas Syiah Kuala (USK) menjadi tuan rumah pertemuan penting Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPR-Polri), dalam rangka menyerap aspirasi publik terkait arah baru reformasi kepolisian yang berlangsung di Balai Senat USK, Banda Aceh, Kamis, 11 Desember 2025.

Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Anggota KPR-Polri sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Yusril Ihza Mahendra, bersama mantan Kapolri Jenderal (Purn) Idham Azis, dan anggota Pokja Reformasi Polri.

Dalam sambutannya, Prof. Yusril menyampaikan apresiasi kepada USK yang telah menyediakan fasilitas dan ruang dialog untuk menyalurkan aspirasi masyarakat Aceh. Menurutnya, presiden memberi mandat kepada KPR-Polri untuk menghimpun masukan nasional sebagai bagian dari penyempurnaan arah reformasi yang akan ditetapkan pada Januari 2026 mendatang.

“Presiden meminta agar reformasi Polri berjalan secara menyeluruh. Kita datang ke Aceh karena masukan dari daerah ini sangat penting, mengingat masyarakat Aceh memiliki pengalaman historis dalam berinteraksi dengan Polri dan TNI. Semua kritik, saran, dan harapan akan kami bawa ke rapat tim untuk dirumuskan lebih lanjut,” ujar Yusril dalam keterangan resmi.

Ia menegaskan bahwa reformasi Polri tidak hanya menyangkut kelembagaan, tetapi juga moralitas, integritas, dan budaya organisasi.

“Banyak autokritik yang kita dengar. Tidak mungkin menunggu sempurna untuk memulai perubahan. Kita bergerak sambil terus memperbaiki, dan itulah yang sedang kita lakukan,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Jenderal (Purn) Idham Azis menjelaskan bahwa sejak dibentuk, KPR-Polri telah menerima masukan dari hampir 100 kelompok masyarakat di berbagai daerah. Ia menegaskan bahwa berbagai kritik dan harapan masyarakat akan menjadi dasar rekomendasi resmi kepada presiden.

“Hampir semua masukan yang kami dengar hari ini juga muncul di daerah lain. Artinya, masyarakat ingin Polri menjadi lebih profesional, lebih humanis, dan lebih kuat secara kelembagaan. Semua ini akan menjadi bagian dari rekomendasi wajah Polri ke depan,” jelas Idham.

Pertemuan tersebut menghadirkan berbagai tokoh Aceh, mulai dari akademisi, ulama, pakar hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga perwakilan lembaga adat. Mereka menyampaikan beragam pandangan, antara lain tentang rekrutmen polisi yang lebih selektif dan berintegritas, pentingnya kualitas SDM di tubuh Polri, perlunya perbaikan kurikulum pendidikan kepolisian, hingga kebutuhan mekanisme pengawasan eksternal agar penanganan kasus yang melibatkan anggota Polri bersifat lebih transparan.

USK melalui Pusat Riset Ilmu Kepolisian, yang pernah dipimpin oleh Dr. M. Gaussyah, turut memberikan paparan terkait empat pilar reformasi Polri: reformasi struktural, instrumental, kultural, dan operasional. Dr. M. Gaussyah menyampaikan pentingnya penguatan sistem pendidikan, pembinaan karir, hingga konsistensi manajemen SDM sebagai fondasi perubahan jangka panjang.

Guru Besar Prof. Dr. Syahrizal Abbas, menyoroti perlunya pembenahan atmosfer internal agar SDM yang baik tidak terpengaruh budaya organisasi yang kurang sehat. Sementara Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, A. Malik Musa, mengusulkan agar rekrutmen Polri di Aceh mempertimbangkan porsi santri dan hafiz untuk memperkuat karakter moral aparat.
Berbagai organisasi masyarakat lainnya juga menyampaikan pentingnya pembenahan tata kelola keuangan, sistem jenjang karir, serta penguatan etika pelayanan publik agar Polri semakin dipercaya masyarakat.

Rektor USK Prof. Dr. Ir. Marwan menyampaikan bahwa kampus selalu siap menjadi ruang akademik untuk dialog kebangsaan serta mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat institusi penegak hukum. “USK berkomitmen menyediakan ruang bagi proses penyempurnaan kebijakan nasional. Kehadiran KPR-Polri di kampus menjadi bagian dari kontribusi kami bagi bangsa,” ujar Rektor.

Pertemuan berlangsung secara dialogis dan konstruktif. Seluruh masukan yang muncul akan dihimpun sebagai bagian dari rekomendasi KPR-Polri untuk memformulasikan wajah baru kepolisian yang lebih profesional, humanis, dan berintegritas. []