ORINEWS.id – Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan anggaran sebesar Rp 60 juta per rumah untuk membantu warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan tempat tinggal akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Persetujuan itu disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana bersama sejumlah menteri dan lembaga di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12) malam.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, dalam laporannya kepada Presiden menyebutkan bahwa terdapat 37.546 rumah warga yang rusak akibat bencana, baik rusak berat, sedang, hingga ringan.
“Per Minggu, 7 Desember ini, Bapak Presiden, rumah masyarakat yang rusak itu sampai 37.546 rumah, baik yang rusak berat—termasuk yang hilang kena sapu banjir—rusak sedang, dan rusak ringan,” ujar Suharyanto dalam keterangan yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Suharyanto menambahkan, angka tersebut belum final karena proses pendataan masih dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Menurutnya, nilai Rp 60 juta per rumah dinilai cukup untuk renovasi hunian warga, dengan kemungkinan adanya tambahan dana pribadi dari penerima.
“Mungkin punya keluarga di kampung, punya anak yang gajinya bisa menambah. Tetapi tidak kami berikan dalam bentuk uang, karena khawatir kalau bentuk uang jadi yang lain,” kata Suharyanto.
Presiden Prabowo menyetujui usulan itu, namun mengingatkan pentingnya menyesuaikan anggaran dengan kondisi harga terkini.
“Oke, mungkin tentunya kita hitung kenaikan harga ya, inflasi, dan sebagainya,” kata Prabowo.
Pembangunan Huntara Tipe 36
Dalam rapat tersebut, Suharyanto juga melaporkan bahwa TNI dan Polri akan membangun hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak. Huntara tipe 36 itu akan dibangun dengan estimasi biaya Rp 30 juta per unit dan ditargetkan selesai dalam enam bulan. Setiap unit diperuntukkan bagi satu keluarga dengan masa tinggal maksimal satu tahun, sebelum dipindahkan ke hunian tetap (huntap).
Namun, proses pembangunan huntara menghadapi kendala penyediaan lahan oleh pemerintah daerah.
“Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun. Nah, lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama,” ujar Suharyanto.
Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penyediaan lahan tidak boleh menghambat proses rehabilitasi. Ia meminta koordinasi lintas kementerian dan lembaga dipercepat.
“Saya kira lahannya harusnya ada. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua K/L terutama ATR, kehutanan, ATR-BPN dicek semua,” katanya.
Prabowo bahkan menyatakan kesiapan untuk mencabut sementara Hak Guna Usaha (HGU) yang menghalangi penyiapan lahan.
“Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada,” ujarnya.
Korban Jiwa dan Pengungsian
Berdasarkan Geoportal penanganan darurat BNPB untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, jumlah korban jiwa akibat banjir dan longsor hingga Minggu sore mencapai 940 orang.
Korban terbanyak berasal dari Aceh, dengan 366 orang meninggal dan 97 orang hilang. Sementara itu, jumlah pengungsi di Aceh mencapai 914.202 orang.
Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses pemulihan, terutama pemulihan hunian warga, pemenuhan kebutuhan dasar, dan penanganan wilayah yang masih terisolasi akibat bencana. []
