ORINEWS.id – Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra selama beberapa hari terakhir terus menunjukkan eskalasi. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir bandang, tanah longsor, serta meluapnya beberapa sungai besar yang melintasi kawasan permukiman. Hingga kini, ribuan warga masih berada di lokasi pengungsian sementara, puluhan desa terisolasi, dan sebagian infrastruktur vital lumpuh total.
Data sementara dari pos-pos penanganan darurat di tingkat daerah mencatat ratusan rumah terendam, fasilitas umum mengalami kerusakan, serta beberapa jembatan dan jalan nasional tidak bisa dilalui. Kondisi cuaca ekstrem juga menghambat upaya evakuasi, distribusi bantuan logistik, dan akses tenaga medis ke daerah-daerah pedalaman.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah pusat belum menetapkan status darurat bencana nasional, sebuah langkah yang menurut banyak pihak sangat dibutuhkan untuk mempercepat mobilisasi sumber daya tambahan. Lambatnya keputusan ini memicu gelombang kritik dari masyarakat, terutama dari kalangan pemuda Aceh yang berada dekat dengan daerah terdampak.
Pernyataan dari pemuda Aceh Fathan Aulia yang menyoroti ketidaktegasan pemerintah dalam merespons situasi.
“Sudah begitu banyak laporan kerusakan, warga mengungsi, dan desa-desa terisolasi. Tapi status darurat belum juga ditetapkan. Tombolnya dibawa air, ya?” ujar Fathan dalam keterangannya kepada media, Selasa (2/12).
Menurutnya, penetapan status bencana nasional bukan hanya soal simbolik, tetapi akan membuka jalur percepatan penanganan: mobilisasi anggaran pusat, bantuan lintas kementerian, pengerahan alat berat skala besar, serta percepatan akses ke wilayah terisolasi. Tanpa status tersebut, sebagian besar tindakan masih bertumpu pada kemampuan pemerintah daerah yang kapasitasnya terbatas.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan tim gabungan telah diterjunkan ke titik-titik kritis, namun pihaknya masih melakukan pemetaan menyeluruh terhadap dampak bencana. Beberapa kabupaten dilaporkan berada dalam kondisi siaga tinggi akibat curah hujan yang masih diperkirakan berlanjut dalam beberapa hari ke depan.
Di sejumlah wilayah, warga bahkan masih bertahan di atap rumah atau bangunan tinggi menunggu evakuasi. Sinyal komunikasi yang tidak stabil membuat laporan dari lapangan sering terlambat diterima posko. Kondisi ini menambah tekanan bagi tim penyelamat yang harus bekerja di tengah cuaca buruk dan keterbatasan perlengkapan.
Selain kritik, berbagai organisasi kemanusiaan dan relawan lokal juga menyerukan pemerintah pusat bergerak lebih cepat. Mereka menilai bahwa keterlambatan penetapan status darurat berpotensi memperlambat penyelamatan warga, terutama di wilayah-wilayah yang terputus aksesnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pemerintah pusat belum memberikan pernyataan resmi mengenai alasan belum diputuskan status darurat nasional. Pejabat terkait hanya menyampaikan bahwa evaluasi masih dilakukan berdasarkan laporan dari daerah-daerah terdampak.
Sementara itu, masyarakat yang berada di wilayah bencana berharap pemerintah segera mengambil langkah signifikan.
“Warga sudah kelelahan. Bantuan datang, tapi banyak yang belum merata. Kita butuh percepatan, bukan prosedur panjang,” ujar Fathan Aulia salah satu pemuda dari Aceh Selatan.
Suara serupa juga datang dari sejumlah pemuda yang aktif memantau kondisi lapangan.
“Kami hanya ingin negara hadir lebih cepat. Ini bukan soal menyalahkan siapa pun. Ini murni soal kemanusiaan,” pungkasnya. []
