ORINEWS.id – Militer Israel dilaporkan menghadapi krisis sumber daya manusia yang semakin dalam sejak perang di Jalur Gaza pecah. Ratusan personel karier, termasuk perwira senior dan bintara berpengalaman, mengajukan permohonan pensiun dini di tengah ketegangan politik dan tekanan pertempuran yang terus berlangsung.
Laporan ini diungkap media Israel, Yedioth Ahronoth, pada Rabu (19/11), dikutip dari Al Mayadeen.
Administrasi Personalia militer memberi penjelasan kepada Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset bahwa sekitar 600 prajurit karier telah meminta pengunduran diri dini. Beberapa di antaranya merupakan perwira yang masa pensiunnya sebelumnya ditunda karena kekurangan pengganti.
Seorang pejabat militer senior, Bar Kalifa, menyebut lonjakan pengunduran diri ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung Israel yang menghapus tunjangan pensiun tambahan bagi perwira karier—insentif yang selama ini menjadi alasan utama mereka bertahan.
Menurut paparan kepada komite, 85 persen dari mereka yang mengundurkan diri berpangkat letnan kolonel atau lebih rendah.
Kekurangan Tenaga dan Ketegangan Politik soal Wajib Militer Haredi
Dalam paparannya, Kalifa juga menyoroti persoalan lebih besar terkait pengecualian wajib militer bagi komunitas Yahudi ultra-Ortodoks (Haredi). Ia mengatakan militer “membutuhkan 12.000 tentara tambahan”, sementara perlawanan terhadap perekrutan di komunitas tersebut justru semakin menguat.
Pada 8 Agustus, pemerintah sementara menyetujui rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menduduki kembali Jalur Gaza secara bertahap, dimulai dari Kota Gaza. Namun rencana ini tertahan saat gencatan senjata diberlakukan pada 10 Oktober.
Di tengah situasi itu, para pemimpin Haredi memperkuat penolakan mereka terhadap wajib militer. Komunitas yang mewakili sekitar 13 persen populasi Israel ini berargumen bahwa wajib militer mengancam struktur religius mereka dan mengutamakan studi Taurat. Para rabi terkemuka disebut mendorong pengikutnya untuk menolak pendaftaran dan panggilan dinas.
Penghindaran Wajib Militer Meningkat
Kalifa memperingatkan bahwa angka penghindaran wajib militer melonjak seiring meningkatnya pengajuan tuntutan hukum.
“Kami sekarang memiliki lebih dari 17.000 orang yang mengelak wajib militer. Menghindar wajib militer telah menjadi norma,” katanya, seraya menambahkan bahwa semakin banyak pengacara menawarkan jasa untuk mendapatkan pengecualian dengan alasan yang dipertanyakan.
Situasi ini memicu ketegangan politik. Oposisi menuduh Netanyahu tengah menyiapkan regulasi baru yang mempermanenkan pengecualian Haredi demi mempertahankan dukungan faksi ultra-Ortodoks. Dua partai Haredi, Shas dan United Torah Judaism, sebelumnya keluar dari koalisi namun diperkirakan akan kembali jika undang-undang pengecualian disahkan.
Gaza Terus Dilanda Serangan
Di tengah krisis internal Israel, kehancuran di Gaza terus berlanjut. Otoritas kesehatan Gaza melaporkan lebih dari 69.000 warga Palestina tewas dan lebih dari 170.700 lainnya terluka sejak perang eskalatif dimulai pada Oktober 2023.
Israel Pertimbangkan Rekrutmen dari Luar Negeri
Kekurangan personel membuat militer Israel mencari alternatif dengan merekrut warga Yahudi dari luar negeri. Radio Angkatan Darat Israel menyebut para pejabat mulai mempertimbangkan rencana merekrut 600 hingga 700 orang Yahudi per tahun, terutama dari Amerika Serikat dan Prancis.
Saat ini terdapat sekitar 3.500 tentara asing di militer Israel, termasuk hampir 900 warga Amerika, yang dikenal sebagai “tentara tunggal”. Menurut Direktur Program Tentara Tunggal Nefesh b’Nefesh, Noya Govrin, jumlah lulusan perguruan tinggi dari AS yang datang khusus untuk bertugas di Israel meningkat dalam dua tahun terakhir.
Polemik Rekrutmen dan Protes Diaspora
Di luar negeri, dorongan Israel mencari tenaga baru bertemu reaksi keras. Aktivis kiri Yahudi di AS, Rafael Shimunov, menyebut situasi ini sebagai “momen canggung bagi sebagian Yahudi diaspora” yang mendukung operasi militer Israel namun tidak bersedia mengirim anak mereka sendiri.
Sementara itu, sejumlah legislator pro-Israel di Washington disebut tengah mengajukan rancangan undang-undang yang memungkinkan warga Amerika yang bergabung dengan militer Israel memperoleh hak istimewa setara anggota militer AS—keistimewaan yang tidak diberikan kepada mereka yang bertugas di militer asing lainnya. []
