ORINEWS.id – Pengamat politik sekaligus akademisi, Rocky Gerung, menilai dinamika kasus dugaan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo memasuki babak baru setelah delapan orang, termasuk Roy Suryo Cs, ditetapkan sebagai tersangka. Ia melihat langkah hukum tersebut justru dapat membuka ruang lebih luas untuk menelaah kembali sejumlah isu politik yang mewarnai era pemerintahan Jokowi.
Rocky menyebut kemungkinan dibawanya perkara ini ke pengadilan akan menjadi momentum penting. Menurut dia, sidang terbuka memungkinkan publik kembali menguji berbagai tudingan yang berkembang selama Jokowi menjabat sebagai kepala negara. Ia menilai proses tersebut juga dapat mempertemukan saksi ahli untuk menilai konsistensi ucapan maupun gaya komunikasi politik Jokowi.
“Kecurigaan terhadap ijazah Jokowi itu inline dengan kebiasaan Jokowi berbohong. Jadi dia mesti diperiksa psikologinya,” kata Rocky dalam wawancara di Channel YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 17 November 2025, dikutip dari Wartakota, Selasa.
Rocky menyatakan persidangan berpotensi menguji karakter Jokowi secara langsung.
“Sifat Pak Jokowi yang bilang A tapi maksudnya B itu akan diuji,” ujarnya.
Ia menilai publik yang selama ini menuntut jawaban langsung dari Jokowi mengenai status ijazahnya bakal mendapat kepastian di ruang sidang.
“Pada akhirnya kita masuk pada episode atau tahap yang paling bikin frustrasi kepada Pak Jokowi karena dia harus akhirnya menghadap pengadilan untuk menuntut secara verbal,” kata Rocky.
“Jokowi harus mengucapkan secara verbal pada bangsa ini tentang status ijazahnya,” imbuhnya.
Rocky menegaskan bahwa polemik ini tidak lagi sekadar gugatan hukum, melainkan persoalan hak publik yang menurutnya belum terjawab selama bertahun-tahun. Ia berpendapat dokumen ijazah Jokowi turut menjadi domain publik karena muncul ketika Jokowi masih menjabat sebagai presiden.
“Gugatan terhadap ijazah Jokowi muncul karena dia ada dalam jabatan publik. Maka ijazah itu bukan lagi milik privat, tapi milik publik,” ujarnya.
Rocky juga mengaitkan isu tersebut dengan perbincangan mengenai ijazah putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, dinamika tersebut menciptakan tekanan psikologis tersendiri bagi keluarga Jokowi.
“Setelah kasus ini beredar dan berkelindan dengan kasusnya Gibran… dia (Jokowi) mulai panik,” katanya.
Lebih jauh, ia menilai persidangan dapat menjadi ruang terbuka untuk meninjau ulang sejumlah kebijakan besar pemerintahan Jokowi selama dua periode, mulai dari proyek kereta cepat hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Isu ijazah ini akan membuka kotak Pandora… apa yang dilakukan Jokowi pada demokrasi, konstitusi, sampai proyek-proyek besar,” ucap Rocky.
Menurut Rocky, kasus ini dapat membuka “teater baru” untuk melihat dinamika kekuasaan selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi.
“Kasak kusuk politik Jokowi sebetulnya menghasilkan kenyamanan publik atau justru menyembunyikan kejahatan publik,” katanya.
Rocky menganggap pengadilan atas isu ijazah dapat menjadi kunci pembuka seluruh persoalan yang selama ini ditudingkan kepada Jokowi.
“Bahwa selama 10 tahun sebetulnya apa yang dilakukan Jokowi pada demokrasi pasti ke minus. Konstitusi dikhianati. Tinggal satu soal. Apakah memang selama proses pengkhianatan terhadap demokrasi dan penutupan soal ijazah ini berlangsung transaksi di antara elit?” kata Rocky.
Ia juga menyinggung potensi keuntungan finansial terkait proyek-proyek besar negara.
“Jadi yang akan diuji adalah sebetulnya di belakang soal ijazah ini. Publik ingin tahu… apakah Jokowi ini lebih mengkorupsi pikiran, mengkorupsi ijazah atau mengkorupsi konstitusi untuk kepentingan kekuasannya yang berimplikasi pada akumulasi finansial untuk main politik,” ujar Rocky. []
