ORINEWS.id – Pemerintah Aceh bergerak cepat mengantisipasi potensi kekurangan BBM subsidi jenis Biosolar di beberapa wilayah. Atas arahan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh mengajukan permohonan tambahan kuota sebanyak 25.711 kiloliter (KL) kepada BPH Migas di Jakarta.
Langkah ini diambil setelah adanya laporan kenaikan konsumsi BBM di lapangan, terutama akibat meningkatnya aktivitas logistik dan transportasi.
Dalam surat Gubernur Aceh bernomor 500.10.8/15576 tertanggal 21 Oktober 2025, tercatat penggunaan Biosolar hingga Oktober telah mencapai 455.755 KL, atau sekitar 106 persen dari kuota tahunan 430.044 KL. Angka tersebut muncul dalam rapat koordinasi antara Dinas ESDM Aceh dan PT Pertamina Patra Niaga.
Kepala Dinas ESDM Aceh, Taufik, ST, M.Si, mengatakan bahwa permohonan tambahan kuota sudah disampaikan secara resmi kepada BPH Migas.
“Surat pengajuan penambahan Biosolar sudah ditandatangani Pak Gubernur dan kami serahkan langsung. Ini langkah cepat untuk memastikan Aceh tidak kekurangan BBM subsidi hingga akhir tahun,” ujar Taufik di Banda Aceh, Rabu (4/11/2025).
Menurut dia, peningkatan konsumsi paling terasa di wilayah pesisir Barat–Selatan dan Timur–Utara. Di Barat–Selatan, peningkatan pengangkutan CPO membuat pergerakan mobil tangki meningkat setiap malam menuju Sumatera Utara. Sementara itu, di kawasan Timur–Utara, permintaan BBM tinggi karena meningkatnya arus distribusi bahan pokok, pupuk, serta material bangunan.
“Setiap malam, kendaraan-kendaraan besar bergerak di jalur antarprovinsi. Dari Juni sampai Oktober 2025, kebutuhan Biosolar naik tajam,” kata Taufik.
Ia memperingatkan bahwa tanpa tambahan kuota, stok di sejumlah SPBU pesisir bisa menipis dan menghambat distribusi barang kebutuhan masyarakat.
“Kalau tambahan kuota tidak turun, distribusi bisa terganggu dan rantai pasok ikut terdampak,” tegasnya.
Dinas ESDM Aceh bersama Hiswanamigas dan instansi teknis juga telah melakukan perhitungan ulang kebutuhan Biosolar hingga akhir tahun. Evaluasi bersama Pertamina menunjukkan bahwa Aceh membutuhkan tambahan 25.711 KL untuk menjaga ketersediaan pasokan hingga Desember 2025.
Kabid Migas, Dian Budi Darma, menyebutkan bahwa analisis teknis tersebut sudah dicantumkan dalam pengajuan resmi ke BPH Migas. Ia mengingatkan bahwa pada 4 September 2025, Pemerintah Aceh juga telah meminta tambahan 10.000 KL Biosolar dan 10.000 KL minyak tanah.
Taufik berharap BPH Migas dapat segera menyetujui usulan terbaru ini.
“Harapan kami, BPH Migas bisa segera memberi keputusan agar aktivitas transportasi dan ekonomi masyarakat Aceh tetap berjalan lancar sampai akhir tahun,” ujarnya. []
