ORINEWS.id – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memperkuat kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) melalui kegiatan Rapat Koordinasi Terkait Perencanaan dan Penganggaran APBD Bersama DPRA yang digelar di Ruang Serba Guna DPRA, Jumat (24/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota DPRA, Kasatgas Korsup Wilayah I KPK-RI beserta jajaran, serta Sekretaris Dewan dan staf Sekretariat DPRA.
Wakil Ketua DPRA H. Ali Basrah, S.Pd., M.M. dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang diberikan KPK terhadap lembaga legislatif Aceh. Ia menilai kehadiran lembaga antirasuah itu mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Kehadiran KPK di tengah-tengah kita hari ini adalah cerminan dari semangat kolaborasi antar lembaga negara, khususnya dalam hal penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Ali Basrah.
Menurutnya, proses perencanaan dan penganggaran APBD merupakan tahapan paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, diperlukan sistem pengawasan dan koordinasi yang baik agar setiap kebijakan anggaran berjalan sesuai prinsip integritas dan akuntabilitas publik.
DPRA, lanjutnya, mengapresiasi pendekatan edukatif dan sistemik yang diterapkan KPK dalam melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah dan lembaga legislatif. Pendekatan tersebut dinilai sejalan dengan semangat Pemerintah Aceh dan DPRA untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan regulasi. Pencegahan harus menjadi budaya kerja, etika kelembagaan, dan komitmen personal dari setiap pejabat publik,” tegasnya.
Ali Basrah juga menegaskan dukungan penuh DPRA terhadap seluruh inisiatif dan program KPK dalam memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran daerah. Ia berharap sinergi antara kedua lembaga tersebut dapat terus ditingkatkan untuk mengoptimalkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Aceh.
Rapat koordinasi berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara jajaran KPK dan anggota DPRA. Kegiatan ditutup dengan doa bersama serta harapan agar kerja sama antarlembaga ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Aceh.
“Semoga seluruh upaya kita menjadi amal ibadah yang bernilai dan menjadi bagian dari sumbangsih kita kepada bangsa dan negara,” tutup Ali Basrah. []
