ORINEWS.id – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menerima kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dari Komisi Informasi Aceh (KIA), Selasa, 7 Oktober 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari tahapan visitasi dan presentasi terhadap badan publik yang lolos seleksi awal penilaian keterbukaan informasi.
Tim Monev KIA dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Informasi Aceh, Junaidi, bersama Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik, M. Nasir, serta sejumlah tenaga ahli dan staf pendukung. Rombongan disambut oleh jajaran Sekretariat DPRA yang dipimpin oleh Sekretaris DPRA, Khudri, S.Ag., M.A., di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRA.
Dalam kegiatan tersebut, Sekretariat DPRA melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, memaparkan berbagai inovasi dan strategi layanan informasi publik. Pemaparan itu mencakup sistem layanan digital dan non-digital yang dikembangkan sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.
Sekretaris DPRA, Khudri, menyampaikan bahwa pihaknya terus memperkuat tata kelola informasi publik dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan inklusivitas.
“Kami berupaya menghadirkan layanan informasi yang inklusif, cepat, dan mudah dijangkau, termasuk bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas,” ujar Khudri.
Beberapa inovasi yang menjadi sorotan dalam pemaparan tersebut di antaranya website resmi DPRA yang berfungsi sebagai pusat informasi utama terkait kegiatan legislatif dan produk hukum. Selain itu, terdapat aplikasi SIPeMAS sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara daring, serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang menyediakan akses publik terhadap berbagai produk hukum daerah.
Di samping inovasi digital, Sekretariat DPRA juga menyiapkan layanan non-digital yang tak kalah penting. Fasilitas ruang informasi publik di lobi Sekretariat, layanan ramah disabilitas, serta publikasi kegiatan melalui media cetak dan sosialisasi tatap muka menjadi bagian dari strategi menjangkau masyarakat luas.
Lebih lanjut, Sekretariat DPRA tengah merancang strategi pengembangan tahun 2026 yang menitikberatkan pada digitalisasi dokumen risalah paripurna dan peningkatan pemanfaatan media audio visual. Langkah ini bertujuan agar akses masyarakat terhadap informasi publik semakin mudah dan interaktif, sejalan dengan tren teknologi informasi yang terus berkembang.
Ketua KIA, Junaidi, dalam sambutannya memberikan apresiasi atas upaya dan komitmen Sekretariat DPRA.
“Monev bukan sekadar penilaian, tetapi upaya bersama untuk memastikan badan publik benar-benar memberikan pelayanan informasi yang transparan, tepat waktu, dan akurat,” kata Junaidi.
Ia menambahkan bahwa pelaksanaan visitasi ini menjadi wujud kolaborasi dalam memperkuat budaya keterbukaan di lingkungan pemerintahan Aceh. Menurutnya, keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga sarana membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.
Tahapan visitasi ini merupakan bagian dari proses penilaian Monev KIA Tahun 2025 terhadap 184 badan publik di Aceh, mencakup Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), pemerintah kabupaten/kota, BUMN/BUMD, lembaga nonstruktural, instansi vertikal, partai politik, serta perguruan tinggi negeri. Hasil akhir penilaian akan diumumkan dalam Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Aceh pada November 2025 mendatang. []
