ORINEWS.id -Usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin agar kepala daerah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau dipilih DPRD provinsi menuai perdebatan.
Pengamat Politik Adi Prayitno mengungkapkan, pendukung wacana ini beralasan sistem tersebut dapat mencegah praktik Politik uang yang marak dalam pilkada langsung.
Biaya politik yang tinggi dinilai mendorong kepala daerah untuk mencari cara mengembalikan modal, yang berpotensi memicu korupsi. Selain itu, pemilihan tidak langsung dinilai lebih efisien secara anggaran dan mampu mengurangi konflik horizontal di masyarakat.
Namun, Adi menilai usulan tersebut bertentangan dengan semangat demokrasi. Ia menegaskan bahwa hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung adalah prinsip dasar yang harus dijaga.
“Oleh karena itu sekalipun ada kritik usulan dan masukan terkait dengan penyelenggaraan Pilkada di Indonesia, Saya kira jawabannya tidak harus dikembalikan kepada DPRD ataupun ditunjuk oleh pemerintah pusat,” kata Adi lewat kanal YouTube miliknya, Rabu, 30 Juli 2025.
Adi juga mengingatkan bahwa Indonesia pernah mengalami masa ketika kepala daerah ditunjuk pusat, namun tidak terbukti efektif menyelesaikan persoalan.
Analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu kemudian menantang konsistensi para pengusul dengan mendorong sekalian saja pemilihan presiden dipilih oleh MPR RI.
“Jangan setengah hati dong usulannya. Usulkan saja sekalian, pemilihan presiden itu jangan lagi dipilih langsung oleh rakyat, tapi dipilih oleh MPR seperti zaman dahulu kala. Sekalian aja. Kenapa cuma kepala daerah yang diusulkan dipilih DPRD?” tanya Adi Prayitno.
“Memangnya di Pilpres tidak ada politik uang? Bukankah di Pilpres juga terbukti hampir membelah masyarakat secara signifikan? dan Pemilu juga berbiaya mahal menghabiskan APBN?” pungkasnya.
