ORINEWS.id – Isu di ruang publik bahwa Partai Demokrat berada di balik ramainya isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, mendapat bantahan keras dari kader partai berlambang mercy tersebut.
Kepala Badan Komunikasi Strategis sekaligus Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, angkat bicara soal polemik tersebut.
“Tuduhan tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar. Istilah partai biru yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami,” kata Herzaky kepada RMOL, Senin, 28 Juli 2025.
Lanjut dia, isu yang dilontarkan Roy Suryo dan kawan-kawan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Saudara Roy Suryo yang beropini terkait dugaan ijazah palsu, bukan lagi bagian dari Partai Demokrat. Ia telah mengundurkan diri sejak tahun 2019. Keputusan tersebut diterima karena adanya perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai,” jelasnya.
Herzaky menegaskan bahwa saat ini hubungan antara keluarga SBY dan keluarga Joko Widodo sangat baik dan penuh saling hormat.
Ia mencontohkan bahwa putra sulung Jokowi, Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Ketum PSI Kaesang Pangarep, menghadiri Kongres V Partai Demokrat yang dipimpin Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Mas AHY yang kebetulan sedang merawat ayahnya, telah mengutus Sekjen Herman Khaeron dan Waketum Teuku Riefky Harsya untuk menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep,” jelasnya lagi.
Masih kata Herzaky, Wapres Gibran bahkan menjenguk langsung SBY di RSPAD saat dirawat beberapa waktu lalu.
“Hubungan ini mencerminkan keharmonisan yang kuat antar keluarga dan tidak pantas dijadikan sasaran provokasi,” tegas dia.
“Kami mencermati adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh, dengan memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba antara Bapak SBY dan Bapak Jokowi,” ungkap Herzaky.
Ia kembali menegaskan bahwa tindakan seperti ini sangat tidak etis, berpotensi merusak ruang publik, dan sama sekali tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat.
“Demikian klarifikasi resmi dari kami. Semoga pernyataan ini dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat dan meredam upaya adu domba yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya. []
