ORINEWS.id – Pernyataan keras Presiden Terpilih Prabowo Subianto soal kerugian negara akibat ulah “pengusaha beras nakal” yang mencapai Rp100 triliun per tahun, seharusnya menggugah kesadaran publik: ada kejahatan ekonomi yang berlangsung sistemik dalam sektor pangan.
Hal ini disampaikan Muhammad Aras Prabowo, Pengamat Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) dalam keterangannya kepada media, Kamis (24/7/2025).
Menurut Aras, persoalan tersebut bukan sekadar permainan harga, melainkan praktik serakahnomics—istilah yang dilontarkan Prabowo sendiri—yang secara langsung mengancam konstitusi dan kedaulatan pangan nasional.
Dalam penutupan Kongres PSI di Solo, Prabowo menyebut bahwa “negara dirampok oleh para mafia pangan.” Serakahnomics, lanjutnya, adalah bentuk kerakusan yang menggunakan kekuatan modal dan jaringan distribusi untuk menguasai pasokan, mengatur harga, dan memeras rakyat kecil. Ini bukan lagi urusan ekonomi murni, tetapi sudah menyentuh ranah moral dan keadilan sosial.
“Dalam konstitusi, pangan adalah hak setiap warga negara. Tapi dalam praktik, pangan diperlakukan sebagai komoditas spekulatif oleh segelintir elite dagang,” ujarnya.
Kenyataan makin pahit, lanjut Aras, ketika mencermati data dari Perum Bulog. Lembaga ini menyatakan bahwa Indonesia mengalami surplus beras, namun harga di pasar tetap melonjak.
“Pertanyaannya: di mana logika pasar yang katanya bekerja secara ‘alamiah’? Bulog jangan main-main dengan data,” tegas Ekonom UNUSIA tersebut.
“Surplus produksi harusnya disertai dengan surplus kesejahteraan,” tegas Aras.
Menurutnya, jika harga tetap tinggi di tengah kondisi surplus, berarti ada intervensi oleh spekulan atau permainan distribusi yang tidak adil. Masalah ini, kata dia, tak bisa diselesaikan hanya dengan retorika nasionalisme pangan.
“Pemerintah secara komprehensif perlu melakukan audit menyeluruh terhadap rantai pasok beras, dari hulu ke hilir. Mulai dari impor, produksi petani, distribusi ke pasar, hingga operasi penggilingan dan gudang. Semua harus dibuka secara transparan, karena kerugian Rp100 triliun bukan sekadar angka, tetapi representasi penderitaan rakyat,” ungkap Aras.
Ia menambahkan, negara juga harus memperkuat posisi petani dalam ekosistem pangan nasional. Tanpa intervensi yang berpihak kepada petani kecil dan koperasi desa, pasar akan terus dikuasai oleh oligopoli.
“Di sinilah letak tantangan reformasi ekonomi pangan ke depan: menggeser dominasi serakahnomics ke arah keadilan distribusi,” saran Aras.
Menurutnya, serakahnomics adalah wajah baru kolonialisme: bukan dari asing, tetapi dari dalam negeri, oleh elite dagang yang mengkhianati rakyatnya sendiri.
“Bila pemerintah benar-benar ingin menindak tegas, maka hukum harus tegak dari pasar hingga istana. Karena sejatinya, kedaulatan pangan adalah jantung dari kedaulatan negara. Jangan sampai kita merdeka secara politik, tapi tetap dijajah oleh mafia beras dalam negeri,” kata Aras menutup pernyataannya.
Pernyataan Presiden Prabowo soal kerugian negara Rp100 triliun per tahun kini menjadi tantangan besar bagi Direktur Utama Bulog yang baru, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani.
Ahmad adalah perwira tinggi TNI Angkatan Darat (AD) lulusan Akademi Militer (Akmil) 1993, yang lahir di Jakarta pada 19 November 1970. Setelah lulus dari Akmil, ia banyak menghabiskan kariernya di Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur). Ia kemudian menjabat sebagai Komandan Detasemen Intelijen Kodam I/Bukit Barisan (Dandenintelkam).
Setelah berkecimpung di bidang intelijen, Ahmad kembali ditugaskan ke Korps Zeni sebagai Komandan Batalyon Zeni Tempur 1/Dhira Dharma, Kodam I/BB. Pada 2011, ia mendapat penugasan di Kepulauan Riau sebagai Komandan Kodim 0316/Batam. Dua tahun kemudian, pada 2013, ia ditunjuk menjadi Pabandya III/Binapintel Spaban I/Ren Spamad.
Sejumlah jabatan lain juga pernah diembannya, seperti Staf Ahli Pangdam XII/Tanjungpura Bidang Hukum dan Humaniter, Paban I/Ren Spamad, serta Komandan Korem 162/Wira Bhakti.
Ahmad memiliki pengalaman luas, mulai dari bidang intelijen, konstruksi militer (zeni), hingga hukum dan ketahanan pangan. Sebelum diangkat menjadi Dirut Bulog, jenderal bintang dua ini menjabat sebagai Komandan Satgas Bawah Kendali Operasi (BKO) Ketahanan Pangan di Kementerian Pertanian (Kementan). []
