TERBARU

NasionalNews

Investigasi Jejak Prostitusi di IKN, Sewa PSK, dan Kupu-kupu Malam di Guest House

ORINEWS.id  – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menegaskan kawasan IKN kini sudah steril dari berbagai penyakit masyarakat seperti pekerja seks komersial (PSK).

Penjelasan Basuki disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Mantan Menteri PUPR itu menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.

“Insya Allah tidak ada lagi (PSK) pak, sabung ayam juga enggak ada. Terima kasih atas perhatiannya, jadi kami bersama APH (aparat penegak hukum), Ramadhan kemarin masih ada, ada delapan warung remang-remang yang kami robohkan,” kata Basuki.

Basuki mengatakan informasi soal penyakit masyarakat di kawasan IKN adalah berita lama yang didaur ulang dan diunggah kembali di media sosial.

Investigasi Tribun Network di IKN

Prostitusi berkedok open BO di Ibu Kota Nusantara (IKN) Sepaku Kalimantan Timur berkembang pesat bersamaan dengan gegap gempita pembangunan mega proyek IKN yang digadang-gadang sebagai simbol masa depan Indonesia.

Di tengah gemerlap pembangunan, terselip sisi kelam yang juga berkembang pesat meski secara diam-diam.

TribunKaltim (Tribun Network) melakukan liputan khusus terkait prostitusi di IKN pada Mei 2025 lalu. 

Hasilnya fenomena open BO bukan sekedar isapan jempol semata.

Kehadiran praktik prostitusi ini sudah ada sejak lama melalui aplikasi daring yang diakui pula oleh para pekerja proyek di IKN.

Dari pengakuan para pekerja proyek hingga pantauan langsung di lapangan, bisnis esek-esek ini tumbuh subur mengikuti denyut pembangunan mega proyek yang tiada henti. 

Sasaran mereka pun beragam, mulai dari pekerja konstruksi IKN yang jauh dari keluarga, hingga warga sekitar Kecamatan Sepaku, lokasi utama proyek IKN di Kaltim.

Pengakuan Pekerja Proyek soal Protitusi di IKN

Tribun Kaltim memulai perjalanan dengan tujuan untuk melakukan investigasi dari kota ke Kecamtan Sepaku, tempat proyek IKN dilaksanakan.

Setelah kurang lebih 2,5 jam menempuh perjalanan yang melelahkan,

Saat beristirahat di sebuah cafe yang dekat dengan Istana Negara Garuda sedikit informasi mulai didapat .

Di antara obrolan ringan para pengunjung, terdengar canda tawa soal “cewek-cewek cantik” yang bisa diajak bertemu.

Saat berbincang dengan tiga pekerja konstruksi yang tengah berteduh, topik hangat seputar layanan “open BO” mencuat ketika saya bertanya soal ketersediaan “teman kencan.”

“Buanyak mas, coba buka aplikasi itu ada ratusan. Tinggal pilih mau yang model kaya gimana semuanya ada di situ,” ujar Sugianto, salah satu pekerja. 

Rekan-rekannya menimpali dengan gelak tawa, menyiratkan bahwa praktik semacam ini bukan hal asing bagi mereka.

Beberapa pekerja lain bahkan menyebut layanan tersebut sebagai “kebutuhan.” Jauh dari rumah dan istri, mereka mengaku kerap memanfaatkan aplikasi itu untuk mencari pelampiasan.

“Kamu kan sering itu kalau sudah gajian langsung ganti oli di situ,” timpal rekan-rekannya sambil tertawa lepas.

“Tak  usah munafik kaya kamu tidak pakai aja,” timpal pekerja yang lain sambil tunjuk-tunjukan disertai dengan tawa lepas.

Tarif Open BO di IKN Rp 400-700 Ribu, Bisa Nego, Full Service

Saat Tribun Kaltim mengunduh aplikasi yang dimaksud, dalam hitungan menit, notifikasi pertemanan langsung berdatangan, mayoritas dari akun wanita muda yang memajang foto-foto menarik.

Mencoba memulai percakapan dengan beberapa akun, salah satunya bernama “Rena.”

Langsung to the point obrolan mengarah pada tawaran tarif yang berkisar mulai dari Rp400 ribu hingga Rp700 ribu untuk sekali pertemuan dengan layanan full service. 

Mereka bahkan langsung mengirimkan lokasi guest house tempat mereka menginap yang sebagian besar berada di wilayah Desa Bumi Harapan dan sekitarnya.

“Open BO ST 600, bisa nego, ful servis, stay. Gercep, OTW sekarang, kk saya tunggu,” tulis salah satu akun sambil menyebutkan nama penginapan yang berada tak jauh dari Rest Area IKN.

Kupu-kupu Malam di IKN Biasa Sewa Guest House

Seiring meningkatnya jumlah pekerja dan tamu proyek IKN, jumlah guest house di Kecamatan Sepaku pun melonjak. 

Tarifnya bervariasi, mulai dari Rp350 ribu hingga Rp400 ribu per malam. Lokasi inilah yang kerap digunakan para pekerja seks online untuk “stay” dan menerima tamu.

“Serius gak ini KK, gercep 600 nego + ful servis,” ujar akun lainnya sambil mengirimkan share lock dan alamat guest house yang juga berada di sekitaran IKN.

Dari hasil percakapan dengan belasan pekerja dan warga, mayoritas mengetahui praktik tersebut namun mengaku tidak memiliki kuasa untuk mencegahnya.

“Sudah lama itu (prostitusi). Mereka tinggalnya tidak ketahuan karena nggak menetap. Biasanya mereka nyewa di guest house,” ujar Ramlan, warga Sepaku.

Pengakuan Warga

Andi Armada, warga Desa Bumi Harapan, menyebut prostitusi online melalui aplikasi memang sudah terjadi sejak pertama kali ramainya pembangunan IKN ditambah lagi banyaknya pekerja konstruksi yang kebanyakan didatangkan dari luar daerah.

“Prostitusi itu gak mungkin hilang. Orang punya kebutuhan. Coba buka , pasti banyak yang online di sekitar sini,” katanya.

Para pelaku prostitusi di kawasan IKN mayoritas bertransaksi menggunakan aplikasi online yang lebih simpel dan lebih mudah. 

Setelah ada kesepakatan harga dengan pelanggan, eksekusi prostitusi itu kemudian dilakukan di guest house.

Salah satu guest house di Sepaku disebut-sebut sebagai tempat favorit para PSK melayani tamunya.

Pengakuan PSK Layani 10 Orang Sehari: Capek Tapi Duitnya Lumayan

Dari penelusuran Tribun Kaltim, ditemukan sekitar ratusan PSK yang seolah sudah mengakar di sana dengan memanfaatkan platform  media sosial serta aplikasi online untuk menawarkan diri kepada para pelanggannya.

Tribun Kaltim sempat berbincang dengan 8 perempuan muda yang secara terbuka mengakui bekerja sebagai PSK di kawasan Kecamatan Sepaku yang menjadi jantung proyek IKN. 

Mereka menyatakan bahwa kehadiran mereka dianggap “dibutuhkan” oleh sebagian besar para pekerja pria yang datang dari luar daerah, terutama dari Pulau Jawa dan Sumatera.

Para PSK ini tak hanya mengandalkan aplikasi perpesanan seperti MiChat untuk mencari pelanggan, tapi juga memanfaatkan pendekatan yang lebih halus. 

Salah satu modus yang digunakan adalah berpura-pura menanyakan lowongan kerja bagi perempuan di IKN. Percakapan tersebut kemudian berujung pada pertukaran nomor WhatsApp dan penawaran jasa.

“Awalnya itu cuma pura-pura nanya kerjaan, tapi lama-lama ngobrol, ya ujung-ujungnya jadi tamu juga,” ujar seorang PSK yang enggan disebutkan namanya.

Mereka menyebutkan bahwa tarif layanan berkisar antara Rp400 ribu hingga Rp700 ribu per sesi, tergantung permintaan dan durasi. Beberapa tamu bahkan bersedia membayar lebih jika merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

Salah satu PSK yang ditemui di sebuah kafe kawasan Sepaku menyebutkan bahwa permintaan terhadap layanan mereka cukup tinggi, bahkan bisa mencapai belasan tamu dalam sehari.

“Kadang bisa 10 orang sehari, capek sih, tapi duitnya juga lumayan,” ujarnya sembari tersenyum.

Ia menambahkan bahwa mayoritas tamu yang dilayaninya merupakan pekerja dari luar daerah yang merantau ke IKN untuk mencari nafkah.

“Jarang orang lokal, kebanyakan pendatang. Mereka bilang cuma sementara di sini, kerja di proyek,” tambahnya.

Selain berburu tamu secara mandiri, mereka juga mengandalkan jaringan sesama PSK. Seringkali, pelanggan yang merasa puas akan merekomendasikan rekannya ke PSK lain.

“Kadang tamu dari teman, misal dia udah langganan tapi temennya juga mau, ya dibagi-bagi gitu,” kata PSK lainnya.

Penertiban

Maraknya kasus prostitusi di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi atensi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terus melakukan pengawasan dan penertiban, di kawasan ibu kota baru itu.

Dalam prosesnya, ditemui bahwa praktik tersebut memang semakin marak sejak adanya IKN, jauh berbeda saat Sepaku masih wilayah biasa.

Kepala Bidang (Kabid) Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibum) Satpol PP PPU Rakhmadi mengatakan bahwa, informasi mengenai adanya praktik tersebut, diketahui setelah adanya laporan masyarakat, dan pemerintah desa setempat.

“Terkait dengan kegiatan praktik prostitusi online di IKN, memang kami sudah melakukan pemantauan sejak tiga bulan lalu,” ungkapnya pada Selasa (6/5/2025) lalu.

Laporan tersebut langsung ditindak lanjuti oleh Satpol PPU, karena masyarakat cukup resah dengan keadaan tersebut.

Rakhmadi mengungkapkan modus para Pekerja Seks Komersial (PSK) di IKN, yakni dengan menetap beberapa hari di penginapan atau guest house, dan hotel.

Dari situ kemudian mereka mengaktifkan aplikasi, untuk mencari pelanggannya.

Modus tersebut terungkap, dari investigasi mendalam tim Satpol PP bersama dengan pihak lainnya.

“Kami melakukan operasi ke guest house dan memang kami menemukan beberapa pasangan yang bukan sah,” jelasnya.

Dalam operasi tersebut, para PSK yang ditemukan langsung diamankan ke kantor desa terdekat.

Rata-rata, para PSK ini mencari pelanggan lewat aplikasi. Mereka datang dari luar daerah, seperti Jawa, Makassar dan Balikpapan.

“Adapun mereka sebagian besar penduduknya dari luar Kaltim, ada dari Jawa Barat dan Makassar juga Balikpapan,” terangnya.

PSK yang melancarkan aksinya dengan aplikasi, datang secara mandiri. Tetapi ada pula ditemukan yang datang dibawa oleh orang lain (mucikari).

“Sebagian besar memang datang secara mandiri,” singkatnya.

Baca juga: Remaja 15 Tahun di Jakbar jadi PSK di Bedeng: Orangtua Sudah Nikah, Saya Harus Hidupi Dua Adik

Selama kurang lebih tiga bulan, telah ada setidaknya 30 orang PSK yang telah diamankan. Mereka dibuatkan surat pernyataan, lalu diminta untuk bertanda-tangan. Setelah itu, mereka diminta atau diharuskan untuk pulang ke daerah asalnya.

Meski terus dilakukan penertiban, tetapi praktek itu masih saja ada sampai saat ini. Diakui Rakhmadi, setelah ada yang pulang, tidak berselang lama PSK baru kembali datang dan menyewa kamar di guest house yang ada di PPU.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri, dan dibutuhkan kolaborasi yang kuat antar pihak-pihak terkait, dalam upaya penertibannya.

Praktik prostitusi kata dia tidak akan bisa dibenarkan, karena dapat memicu timbulnya masalah-masalah baru, di tengah masyarakat.

“Harapan kami praktik prostitusi online ini harus ada kerjasama yang kuat antara pemerintah desa setempat, kemudian kerjasama dengan RT, tokoh agama dan tokoh masyarakat, memberikan edukasi kepada pemilik guest house untuk memfilter tamu yang datang, tidak hanya serta merta menerima profit,” tegasnya

Artikel Terkait

Load More Posts Loading...No more posts.
Enable Notifications OK No thanks