ORINEWS.id – Analis komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensa), menanggapi polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang diduga dicetak di Pasar Pramuka. Hensa melihat, Universitas Gadjah Mada (UGM) hingga saat ini belum merespons secara tegas terkait dengan polemik ijazah Jokowi ini.
Menurutnya, hal ini justru akan merugikan UGM terkait nama besarnya sebagai institusi pendidikan tinggi, jika tidak merespons isu ini dengan cepat.
“Menurut saya, ini akan merugikan UGM jika tidak merespons polemik ijazah Jokowi ini dengan serius, apa lagi sampai disebut dicetak di Pasar Pramuka, harus dibuktikan dengan cepat,” kata Hensa, Minggu (6/7/2025).
Hensa menilai, sudah saatnya UGM dan Jokowi tampil bersama untuk menyelesaikan polemik ini agar tidak menjadi isu liar ke depannya.
Dari perspektif komunikasi politik, Hensa menegaskan bahwa absennya respons resmi dari UGM dapat memicu krisis kepercayaan publik, terhadap institusi pendidikan ternama tersebut.
“Sebagai institusi yang mengedepankan integritas akademik, UGM harus merespons dengan segera. Jika tidak, narasi liar seperti ‘ijazah dicetak di Pasar Pramuka’ akan semakin menguat di ruang publik dan sulit dikendalikan,” ujar Hensa.
Ia menambahkan, komunikasi yang lamban atau ambigu dari UGM dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkeruh situasi, yang pada akhirnya tidak hanya merugikan Jokowi, tetapi juga reputasi UGM sebagai penerbit ijazah.
📎 Baca juga: Komunikolog Politik Setuju Wapres Diusulkan Presiden Terpilih-Ditetapkan MPR
Untuk itu kata Hensa, sudah saatnya UGM dan Jokowi tampil bersama untuk menyelesaikan polemik ini, dengan menunggu kondisi Jokowi sehat.
“Ini sudah saatnya UGM dan Jokowi tampil bareng untuk menyelesaikan polemik ijazah tersebut, namun menunggu pak Jokowi kondisinya sehat tentunya,” kata Hensa.
Hensa juga menilai seharusnya alumni UGM juga merespons polemik ijazah Jokowi secara serius.
Ia berpendapat, tidak adanya respons dari alumni-alumni UGM ini justru akan menambah kecurigaan publik, terhadap nama besar UGM.
“Jika alumni-alumni UGM ini hanya diam, maka akan menambah kecurigaan publik bahkan menimbulkan spekulasi adanya kerja sama antara UGM dengan percetakan-percetakan di Pasar Pramuka,” ungkapnya.
Selanjutnya Hensa mengingatkan, respons dari UGM ini justru yang paling ditunggu oleh masyarakat saat ini.
Sebab, UGM adalah penerbit ijazah Jokowi sehingga kampus tersebut harus memberikan pernyataan tegas kepada publik.
“Intinya, harusnya UGM yang bersuara dan kalau perlu tampil bersama dengan Jokowi, bisa jadi UGM bubar secara institusi jika tidak merespons ini karena nama besarnya tercoreng akibat menerbitkan ijazah palsu,” pungkasnya.
Sebelumnya ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Kamis (3/7/2025) kemarin.
Pemeriksaan tersebut terkait dengan laporan Jokowi soal dugaan kasus pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu.
Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan membeberkan alasan mengapa Polda Metro Jaya sampai harus memeriksa Kompol Syarif.
Yakup menyebut, ketika Jokowi melayangkan laporan soal dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu tentu dijelaskan kapan dan bagaimana.
Untuk itu, Polda Metro Jaya memanggil orang-orang dekat Jokowi, termasuk Kompol Syarif yang selama ini menjadi ajudan Jokowi.
“Artinya kan pada saat Pak Jokowi membuat laporan tentunya kan di situ ada diterangkan kapan pertama Pak Jokowi mengetahui ada hal-hal yang mencemarkan nama baik atau keterangan yang menurut beliau adalah fitnah atau tidak benar.”
“Nah, hal-hal ini tentunya kan disampaikan juga kepada beberapa orang. Jadi itulah yang dikonfirmasi ke orang-orang terdekat Pak Jokowi,” kata Yakup dilansir Kompas TV, Sabtu (5/7/2025).
Terkait detail pertanyaan serta materi pemeriksaan Kompol Syarif ini, Yakup menyebut bukan ranahnya untuk bicara.
Karena Polda Metro Jaya lah yang memiliki kewenangan untuk menjelaskannya.
“Nah, mengenai detailnya apa sih sebenarnya yang mau dicari dari seorang Mas Syarif gitu. Untuk dalam proses penyelidikan ini, atau nanti dalam penyelidikan yaitu mungkin nanti dari Polda Metro Jaya yang dapat menerangkan untuk membangun konstruksinya seperti apa.”
“Namun secara umum seorang saksi itu kan ketika diundang sehubungan dengan suatu dugaan tindak pidana, tentu seorang saksi ini tentunya diduga telah mendengar melihat atau mengalami juga dugaan tindak pidana apa yang sedang dilakukan penyelidikan.”
Namun demikian pihaknya melihat keterangan Kompol Syarif dianggap perlu melihat kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi menjadi lebih terang benderang.
“Jadi kalau kami melihat ya tentunya mungkin Mas Syarif sebagai orang yang paling dekat dengan Pak Jokowi sebagai ajudannya tentu mungkin sebagai seorang saksi melihat, mendengar, dan mengalami juga apa yang Pak Jokowi laporkan sebagai dugaan tindak pidananya. Ya, mungkin sekitaran itu,” ungkap Yakup. []
