ORINEWS.id – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BPOM Aceh) kembali melakukan kunjungan koordinasi ke Kantor Komisi Informasi (KI) Aceh, Kamis (3/7/2025). Kegiatan ini menjadi langkah strategis BPOM Aceh dalam mendorong peningkatan kualitas layanan informasi kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga digelar dalam upaya memperkuat komitmen BPOM Aceh terhadap keterbukaan informasi publik.
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua Tim Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), Endang Yuliawati, bersama Ketua Kelompok Kerja Tatalaksana Reformasi Birokrasi, Darwin Syah Putra, dan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana BPOM Aceh. Kunjungan diterima langsung oleh Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi, M. Nasir, didampingi Ketua Bidang Kelembagaan, Dian Rahmat Syahputra, dan Sekretaris KI Aceh, Zulfadli.
Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak berdiskusi intensif terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Mulai dari tahapan awal penyusunan dokumen, prosedur teknis, hingga penilaian layanan informasi yang akan diterapkan ke depannya turut menjadi pokok pembahasan.
“Kami menyadari pentingnya pengelolaan informasi yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, sinergi antara BPOM Aceh dan KI Aceh sangat kami harapkan agar pelayanan informasi publik, khususnya dalam pengelolaan PPID, semakin optimal,” ujar Endang.
Dian Rahmat Syahputra menyambut baik inisiatif BPOM Aceh dalam menjalin koordinasi ini. Menurutnya, audiensi yang dilakukan BPOM Aceh merupakan kunjungan pertama setelah komisioner KI Aceh yang baru menjabat.
“Tentu niat baik BPOM Aceh ini akan menjadi perhatian utama kami untuk bisa menindaklanjuti hasil audiensi nantinya,” ucap Dian.
M. Nasir juga menambahkan bahwa kolaborasi seperti ini dapat mendorong hadirnya inovasi layanan informasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“KI Aceh siap mendukung upaya ini. Melalui koordinasi dan diskusi yang terbuka, kita berharap dapat menciptakan sistem informasi publik yang mudah diakses, akurat, dan terpercaya oleh seluruh lapisan masyarakat,” tutur Nasir.
Kegiatan ini diharapkan menjadi awal yang baik dalam membangun sistem pengelolaan informasi yang lebih baik, sebagai bentuk nyata komitmen BPOM Aceh dalam mendukung prinsip keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih serta transparan.[]
