ORINEWS.id – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan arah kebijakan yang berbeda dengan pendahulunya, Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sejumlah kebijakan strategis era Jokowi kini mulai direvisi bahkan dihapus.
Perubahan ini memicu spekulasi bahwa Prabowo tengah berupaya membangun citra kepemimpinan baru yang berjarak dari pengaruh Politik Jokowi.
Menurut pengamat geopolitik dan intelijen, Amir Hamzah, langkah-langkah Prabowo bukan sekadar soal efisiensi atau perbaikan, tetapi bagian dari strategi untuk menciptakan tatanan kekuasaan yang baru.
Ia menyebut Prabowo sedang secara sistematis mengikis jejak kekuasaan Jokowi dari sistem pemerintahan.
Tiga Kebijakan Jokowi yang Telah Dihapus
Amir mengidentifikasi setidaknya tiga kebijakan penting yang menjadi sasaran perubahan:
1. Pembatalan Izin Ekspor Pasir Laut
Pada masa Jokowi, kebijakan ekspor pasir laut sempat dibuka kembali setelah dilarang sejak 2003.
Keputusan ini menuai kecaman dari kalangan akademisi, pegiat lingkungan, hingga nelayan.
Namun, di awal masa jabatannya, Prabowo mencabut izin ekspor ini demi menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi kepentingan nasional jangka panjang.
“Keputusan ini bukan hanya menjawab kritik publik, tapi juga menandakan keinginan Prabowo untuk tidak terikat pada kebijakan yang dianggap bermasalah,” ujar Amir, Sabtu (28/6/2025).
2. Pembubaran Satgas Saber Pungli Siber
Satuan Tugas Saber Pungli yang dibentuk Jokowi untuk memberantas pungli kini dibubarkan.
Pemerintahan Prabowo menilai tugas tersebut dapat diintegrasikan ke dalam lembaga penegak hukum seperti KPK dan Polri, guna meningkatkan efisiensi kelembagaan.
“Langkah ini menunjukkan keinginan Prabowo untuk menyederhanakan struktur pemerintahan dan memperkuat koordinasi hukum di bawah kendali pusat,” tambah Amir.
3. Pemisahan Jadwal Pemilu dan Pilkada oleh MK
Meski keputusan pemisahan pemilu dan pilkada merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi, Amir menilai kebijakan ini menguntungkan pemerintahan Prabowo.
Dengan pemilu nasional dan daerah yang tidak lagi bersamaan, Prabowo bisa mengonsolidasikan kekuatan politiknya lebih efektif sebelum pilkada.
Politik Senyap Prabowo: Menghapus Pengaruh Jokowi Tanpa Konfrontasi
Amir juga mengungkap bahwa Prabowo memahami karakter Jokowi yang cenderung menghindari konflik terbuka.
Karena itu, ia memilih pendekatan halus namun strategis—disebut Amir sebagai “politik cantik”—untuk menghapus pengaruh Jokowi tanpa menciptakan gejolak publik.
“Ini bukan aksi balas dendam, tetapi kalkulasi politik. Prabowo sedang menyusun ulang peta kekuasaan secara perlahan,” ujar Amir.
Ia bahkan menyebut proses ini sebagai bentuk shadow purge atau pembersihan politik secara diam-diam.
Ketegangan di Balik Layar dan Potensi Politik 2029
Meskipun di depan publik hubungan Prabowo dan Jokowi tampak harmonis—terutama dengan kehadiran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres—sumber internal menyebutkan adanya ketegangan antara loyalis Jokowi dan lingkaran dalam Prabowo.
Isu ini terutama mencuat dalam perebutan jabatan strategis di kementerian dan BUMN.
“Jika dinamika ini berlanjut, kita bisa menyaksikan penurunan signifikan peran politik Jokowi, bahkan potensi tersingkir dari panggung nasional menjelang 2029,” ucap Amir.
Mampukah Jokowi Tetap Relevan?
Dengan arah kebijakan yang semakin menjauh dari visi Jokowi, masa depan politiknya kini menjadi pertanyaan besar.
Apakah Jokowi masih bisa mempertahankan pengaruhnya, atau justru perlahan dilupakan oleh sejarah?
“Prabowo ingin dikenang bukan sebagai penerus, tapi sebagai pemimpin dengan agenda dan narasi sendiri. Jika Jokowi tidak menemukan cara untuk tetap relevan, maka pengaruhnya akan perlahan memudar,” pungkas Amir.***
