ORINEWS.id – Pemerintah didesak untuk mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Muhammad Tito Karnavian Nomor 300.2.2-2138/2025 yang memindahkan empat pulau dari Provinsi Aceh ke Sumatera Utara (Sumut).
Keempat pulau itu yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek/Kecil, dan Pulau Mangkir Gadang/Besar.
“Saya mendesak pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri agar segera mencabut SK tersebut,” tegas Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh I Muslim Ayub, dalam keterangan resminya, Jumat, 13 Juni 2025.
📎 Baca juga: Tanggapi Kemendagri, Aceh: Status 4 Pulau Harus Berdasar Kesepakatan Gubernur 1992
Anggota Komisi XIII DPR RI ini juga mengingatkan pemerintah untuk tidak lagi mengusik ketenangan Aceh dengan perkara yang baru. Sebab, kata politisi NasDem itu, Aceh sudah banyak berkontribusi bagi Indonesia.
“Janganlah buat persoalan baru di Aceh. Karena akan terjadi konflik kalau SK tersebut tidak segera dicabut. Janganlah Aceh diganggu-ganggu lagi. Aceh sudah banyak berkontribusi untuk Indonesia,” kata Muslim Ayub.
Legislator Nasdem ini menyebutkan, masuknya 4 pulau milik Provinsi Aceh menjadi milik Provinsi Sumatera Utara karena adanya sumber daya alam berupa gas dan minyak bumi.
“Ini kan karena ada gas dan minyak bumi, jumlahnya miliaran barel,” kata dia.
📎 Baca juga: Dek Gam: Tito Jangan Buat Gaduh, Kembalikan Empat Pulau Milik Aceh
Sebenarnya, sambung Muslim, masalah 4 pulau tersebut sudah clear dan tidak ada masalah lagi. Itu ditandai dengan perjanjian dan penandatanganan MoU antara Gubernur Aceh Ibrahim Hasan dan Raja Inal Siregar yang disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Rudini tahun 1995.
“Ada bukti-bukti bahwa empat pulau tersebut milik Aceh, yakni dari dokumen berupa foto dari TNI, sudah ada kesepakatan. Tapi kok sekarang masuk ke Provinsi Sumatera Utara,” pungkasnya. []
