ORINEWS.id – Polemik mengenai empat pulau di kawasan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, yang kini secara administratif masuk ke wilayah Provinsi Sumatera Utara, memicu kegelisahan dan perdebatan publik di Aceh. Kondisi ini dianggap sebagai ujian kredibilitas dan kepemimpinan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem.
Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik, Dr. Taufiq Abdul Rahim, menilai bahwa kasus peralihan administrasi pulau-pulau tersebut tidak hanya menyangkut persoalan batas wilayah, melainkan juga menyentuh aspek politik, etika, dan marwah rakyat Aceh.
“Ini bukan sekadar kehilangan empat pulau. Ini soal aset, tanah, dan harga diri Aceh sebagai bagian dari bangsa yang berdaulat. Terlebih, keputusan tersebut ditegaskan melalui Surat Keputusan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,” ujar Dr. Taufiq dalam keterangan kepada media ini di Banda Aceh, Senin (26/5/2025).
📎 Baca juga: Pemerintah Aceh Bakal Rebut Kembali 4 Pulau di Singkil usai Dicaplok Sumut
Ia menyebut, Gubernur Aceh saat ini, Mualem yang juga dikenal sebagai mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk membela kepentingan rakyat Aceh. Menurutnya, hilangnya empat pulau tersebut menjadi momentum penting untuk membuktikan kapasitas, keberanian, serta komitmen Gubernur dalam memperjuangkan hak dan wilayah Aceh.
“Sebagai pemimpin yang lahir dari perjuangan, Gubernur tidak boleh tinggal diam. Ini menyangkut eksistensi, marwah, dan martabat Aceh di mata Indonesia dan dunia internasional,” kata Taufiq.
Lebih jauh, Taufiq menyoroti ketimpangan perlakuan pemerintah pusat terhadap Aceh yang dianggap masih terjadi hingga kini. Ia menyebut berbagai kebijakan nasional kerap meminggirkan Aceh dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya.
“Sejak Aceh menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia, ketidakadilan terhadap Aceh terus berlangsung. Kini, ketika pulau-pulau kita berpindah ke provinsi lain, itu menambah daftar panjang ketidakadilan,” ujar dia.
