ORINEWS.id – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid menyoroti langkah Danantara yang menjajaki investasi di BlackRock. Pasalnya, perusahaan Amerika itu dinilai punya afiliasi dengan Israel.
Kholid mengatakan, pihaknya mendukung upaya Danantara dalam menjalin kerja sama strategis, termasuk dengan investor asing. Namun dia mengingatkan, setiap langkah investasi harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila, konstitusi, dan komitmen terhadap kemanusiaan.
Kholid menambahkan, kerja sama investasi bukanlah sekadar urusan ekonomi atau kalkulasi keuntungan. Sebab, pembangunan nasional harus berjalan selaras dengan nilai-nilai keadilan, integritas konstitusional, dan visi kemanusiaan yang diusung para pendiri bangsa.
“Investasi adalah instrumen pembangunan, bukan sekadar akumulasi profit. Karena itu, calon mitra strategis Danantara harus memiliki visi dan rekam jejak yang sejalan dengan misi kemanusiaan dan arah kebijakan luar negeri Indonesia,” ujarnya, Kamis (22/5).
Terkait rencana kerja sama dengan BlackRock, salah satu perusahaan manajemen aset terbesar dunia asal Amerika Serikat, Kholid meminta Danantara melakukan evaluasi menyeluruh atas latar belakang dan portofolio investasinya. Khususnya terkait keterlibatan dalam pendanaan perusahaan yang berafiliasi dengan industri militer Israel yang terlibat dalam agresi militer di Gaza.
“Bila terbukti ada keterkaitan, maka rencana kerja sama tersebut harus dibatalkan,” ujarnya.
Kholid menyoroti perubahan lanskap geopolitik global, di mana sejumlah negara Barat yang selama ini dekat dengan Israel kini mulai bersikap kritis. Bahkan mengevaluasi relasi ekonomi dengan entitas yang terlibat dalam pelanggaran HAM di Palestina.
“Mereka mulai mengambil sikap moral terhadap agresi militer di Gaza. Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar di dunia, harus menjadi pelopor dalam perjuangan tegaknya keadilan global,” tegasnya.
Dia menegaskan pentingnya konsistensi antara arah kebijakan luar negeri Indonesia dengan kebijakan investasi nasional. Terutama dalam konteks dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap kemerdekaan Palestina.
Jangan sampai, suara Presiden Prabowo yang membela hak-hak rakyat Palestina dan mengecam Genosida yang dilakukan oleh Zionis Israel di Gaza, kontradiktif dengan kebijakan investasinya.
