Ginting berpandangan, pengerahan TNI untuk menjaga kejaksaan tak masalah demi memberikan dukungan keamanan yang memadai dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.
“Saya kira akan ada program besar, misalnya, penyelidikan atau penyidikan kasus korupsi, kasus tanah, kasus penambangan, dan lain-lain yang terkait dengan kekuatan besar sehingga harus di-backup oleh TNI,” kata Ginting, Jumat (16/5/2025).
Menurut dia, pengerahan Satuan Tempur maupun Satuan Bantuan Tempur ke Kejaksaan, baik di tingkat pusat maupun daerah, merupakan bagian dari nota kesepahaman antara TNI dan Kejaksaan yang telah disepakati sebelumnya.
“Ini tidak lepas dari kesepakatan nota kesepahaman antara kedua institusi tersebut, di mana ada delapan poin kerja sama, antara lain permintaan dari Jaksa Agung untuk kekuatan atau menjaga keamanan di lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri,” kata dia.
Ginting menambahkan, dalam konteks operasi militer selain perang, Kejaksaan Agung dapat dikategorikan sebagai obyek vital nasional strategis. Oleh karena itu, permintaan dukungan dari TNI merupakan hal yang sah secara hukum dan struktural.
“Jadi menurut saya, Kejaksaan Agung boleh saja merasakan ada situasi di mana harus ada backup dari TNI,” tandasnya.
Namun, Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan pihaknya menjamin pelibatan TNI adalah dalam rangka pengamanan secara fisik, bukan mencampuri urusan perkara.
“Peran pengamanan itu kan hanya dilakukan terhadap pengamanan fisik. Jadi tidak dalam konteks mencampuri urusan perkara,” ujar Harli Siregar, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Harli mencontohkan, personel TNI telah melakukan pengamanan di kompleks Gedung Kejagung sejak enam bulan lalu. Selama periode itu, katanya, tentara hanya bertugas mengamankan kompleks dan tidak terlibat dalam proses penyidikan perkara.
“Pengumuman tersangka, pengumuman penyitaan, penggeledahan, dan terus kita lakukan di sini, di mana TNI di situ ada yang mengawal, mengamankan,” ujar Harli.
Di sisi lain, kata Harli, jajaran kepolisian juga tetap dilibatkan oleh kejaksaan, khususnya dalam hal pengamanan selama proses persidangan. “Kalau dengan teman-teman Polri kan memang sudah terus berlangsung selama ini misalnya, pengamanan persidangan,” kata Harli.
